GRATIS Konsultasi Litologi Solution, Klik Dibawah: CS 1 / CS 2
Yuk! Ketahui Apa Saja Yang Harus Ada Di Anggaran Dasar Yayasan
Apa Saja yang Harus Ada di Anggaran Dasar Yayasan?
Anggaran Dasar (AD) merupakan dokumen yang menyatakan tujuan, cara pengelolaan, dan kewenangan yayasan. Anggaran Dasar harus mencakup beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Kelembagaan Penyelenggara Negara (UU KPN).
Sebelum lanjut ke pembahasan kami sebelumnya juga mengunggah Pentingnya Nama Yayasan Sebelum Didirikan. Jika anda ingin membaca anda bisa klik link yang tertera. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus ada dalam Anggaran Dasar yayasan:
1. Nama yayasan
Nama yayasan merupakan salah satu hal yang harus ada dalam Anggaran Dasar yayasan. Nama yayasan harus unik dan tidak boleh sama dengan nama yayasan lain yang telah terdaftar. Nama yayasan juga harus sesuai dengan tujuan yayasan yang disebutkan dalam Anggaran Dasar. Selain itu, alamat yayasan juga harus disebutkan dalam Anggaran Dasar, yaitu alamat tempat yayasan berkedudukan atau berkantor. Kegiatan yayasan juga harus disebutkan dalam Anggaran Dasar, yaitu kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh yayasan tersebut sesuai dengan tujuannya. Hal-hal tersebut penting agar yayasan tersebut dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Tujuan yayasan
Yayasan merupakan suatu organisasi nirlaba yang didirikan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi kepentingan umum. Tujuan dari yayasan biasanya tercantum dalam akta pendirian yayasan, yang menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh yayasan tersebut. Tujuan yayasan dapat bervariasi tergantung pada fokus yayasan, namun beberapa tujuan umum yayasan meliputi:
Membantu kelompok masyarakat tertentu, seperti anak-anak yatim, orang tua, atau kaum difabel.
Menyediakan bantuan keuangan bagi individu atau kelompok yang membutuhkan.
Melakukan kegiatan sosial, seperti memberikan makanan kepada orang miskin atau memberikan bantuan saat bencana alam.
Menyediakan pelatihan atau pendidikan bagi anggota masyarakat.
Melakukan kegiatan penelitian atau riset untuk memahami masalah sosial dan mencari solusi bagi masalah tersebut.
Menyediakan tempat tinggal atau fasilitas bagi individu atau kelompok yang membutuhkan.
Tujuan yayasan dapat juga bersifat lebih spesifik, tergantung pada fokus yayasan tersebut. Misalnya, sebuah yayasan yang fokus pada kesehatan masyarakat mungkin memiliki tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, sementara sebuah yayasan yang fokus pada konservasi alam mungkin memiliki tujuan untuk melestarikan satwa liar atau menjaga keberlangsungan ekosistem.
3. Susunan kepengurusan yayasan
Struktur organisasi yayasan terdiri dari pengurus yayasan, yang merupakan badan pengelola yayasan, serta pengurus cabang yayasan yang mungkin terdapat di berbagai wilayah. Struktur organisasi yayasan dapat ditetapkan dalam anggaran dasar yayasan, yang merupakan dokumen yang menjadi landasan bagi keberlangsungan yayasan tersebut.
Pengurus yayasan terdiri dari:
Ketua yayasan, yang merupakan pimpinan tertinggi yayasan dan bertanggung jawab atas kebijakan yayasan serta pelaksanaannya
sekretaris yayasan, yang bertanggung jawab atas administrasi yayasan serta membantu ketua yayasan dalam menjalankan tugasnya
bendahara yayasan, yang bertanggung jawab atas keuangan yayasan dan mengelola dana yayasan dengan bijaksana
anggota pengurus, yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan yayasan
Pemilihan pengurus yayasan dapat dilakukan dengan cara:
Musyawarah: Pemilihan pengurus yayasan dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh seluruh anggota yayasan. Setelah musyawarah, hasilnya dituangkan dalam suatu peraturan yang disebut pedoman pengurus yayasan.
Pemilihan langsung: Pemilihan pengurus yayasan dilakukan dengan cara pemilihan langsung oleh seluruh anggota yayasan. Pemilihan ini dilakukan dengan cara mengajukan calon pengurus yayasan yang kemudian dipilih oleh seluruh anggota yayasan secara langsung.
Pemilihan dengan sistem rotasi: Pemilihan pengurus yayasan dilakukan dengan sistem rotasi, dimana setiap anggota yayasan memiliki kesempatan untuk menjadi pengurus yayasan sesuai dengan urutan rotasi yang telah ditetapkan.
Penting untuk diingat bahwa pemilihan pengurus yayasan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan yayasan, undang-undang yayasan, serta peraturan perundangan lain yang berlaku di negara terkait.
4. Cara pengelolaan keuangan yayasan
Pengelolaan keuangan yayasan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar yayasan dapat berjalan dengan lancar dan dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa cara pengelolaan keuangan yayasan yang dapat dilakukan:
Penyusunan anggaran: Anggaran adalah perencanaan keuangan yang menyatakan estimasi pemasukan dan pengeluaran yayasan untuk periode tertentu. Anggaran harus disusun secara cermat dan realistis agar yayasan dapat mengelola keuangannya dengan baik.
Pengumpulan dana: Yayasan dapat mengumpulkan dana melalui berbagai sumber, seperti donasi, sumbangan, hibah, dan lainnya. Yayasan juga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan, seperti penjualan produk atau jasa.
Pencatatan keuangan: Yayasan harus mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dengan baik dan akurat agar dapat memantau kondisi keuangan yayasan secara real-time. Catatan keuangan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan yayasan.
Pembagian keuntungan: Keuntungan yang diperoleh yayasan harus digunakan untuk mencapai tujuan yayasan sesuai dengan visi dan misi yayasan. Keuntungan yayasan juga dapat digunakan untuk memperkuat sumber daya yayasan, seperti menambah peralatan atau menyewa tempat yang lebih luas.
Pengendalian keuangan: Yayasan harus memiliki sistem pengendalian keuangan yang efektif agar dapat memantau pemasukan dan pengeluaran secara rutin. Pengendalian keuangan juga dapat menghindari terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan keuangan yayasan.
Laporan keuangan: Yayasan harus menyusun laporan keuangan secara berkala agar dapat memberikan informasi mengenai kondisi keuangan yayasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun anggaran pada periode berikutnya.
4. Cara penyelenggaraan yayasan
Penyelenggaraan yayasan dapat dilakukan dengan beberapa langkah, diantaranya:
Menyusun dan menetapkan anggaran dasar yayasan yang menjadi dasar pengelolaan yayasan.
Menyusun dan menetapkan anggaran rumah tangga yayasan yang menjadi dasar pengelolaan keuangan yayasan.
Menyusun dan menetapkan program kerja yayasan yang mencakup kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh yayasan sesuai dengan tujuannya.
Menyusun dan menetapkan mekanisme pengelolaan yayasan, termasuk mekanisme pengambilan keputusan, pengawasan, dan pengendalian.
Menyusun dan menetapkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yayasan, termasuk mekanisme perekrutan, pengembangan karier, dan pemberian reward dan punishment.
Menyusun dan menetapkan sistem pengelolaan keuangan yayasan, termasuk mekanisme pengelolaan anggaran, pencatatan keuangan, dan pengendalian keuangan.
Menyusun dan menetapkan sistem pengelolaan aset yayasan, termasuk mekanisme pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan aset yayasan.
Menyusun dan menetapkan sistem pengelolaan dokumen yayasan, termasuk mekanisme penyimpanan, pemeliharaan, dan penyediaan akses terhadap dokumen yayasan.
Menyusun dan menetapkan sistem pengelolaan informasi yayasan, termasuk mekanisme penyediaan, pemeliharaan, dan penyebaran informasi yayasan.
Selain itu, dalam penyelenggaraan yayasan juga perlu diperhatikan aspek-aspek lain seperti transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Yayasan harus mampu menjalankan kegiatannya dengan transparan dan akuntabel, serta memperhatikan prinsip-prinsip good governance dalam mengelola yayasan.
5. Cara perubahan Anggaran Dasar yayasan
Cara perubahan Anggaran Dasar yayasan merupakan salah satu hal yang harus disebutkan dalam Anggaran Dasar yayasan. Anggaran Dasar merupakan dokumen yang mengatur tujuan, cara pengelolaan, dan kewenangan yayasan, sehingga perubahan Anggaran Dasar harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
Berdasarkan UU KPN, untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar yayasan, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
Perubahan Anggaran Dasar harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yayasan yang sah.
Perubahan Anggaran Dasar harus disahkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Perubahan Anggaran Dasar harus diikuti dengan pendaftaran ulang yayasan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Selain persyaratan tersebut, perubahan Anggaran Dasar yayasan juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU KPN dan peraturan lainnya yang terkait dengan yayasan. Oleh karena itu, perubahan Anggaran Dasar yayasan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
6. Cara pembubaran yayasan
Pembubaran yayasan merupakan proses formal yang harus dilakukan jika sebuah yayasan ingin dibubarkan. Proses pembubaran yayasan terdiri dari beberapa langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi. Berikut ini adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam proses pembubaran yayasan:
Mengajukan permohonan pembubaran yayasan. Permohonan pembubaran yayasan harus diajukan kepada pemerintah melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kanwil Kemenkumham). Dalam permohonan tersebut harus disertakan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti akta pendirian yayasan, laporan keuangan terakhir, dan bukti pembayaran pajak.
Menyelenggarakan rapat pengurus yayasan. Sebelum permohonan pembubaran diajukan kepada pemerintah, yayasan harus menyelenggarakan rapat pengurus yayasan untuk membahas dan menyetujui pembubaran yayasan. Dalam rapat tersebut, harus diadakan pemungutan suara secara tertulis dan harus dihadiri oleh seluruh pengurus yayasan.
Menyelenggarakan rapat anggota yayasan. Setelah rapat pengurus yayasan, yayasan harus menyelenggarakan rapat anggota yayasan untuk membahas dan menyetujui pembubaran yayasan. Dalam rapat tersebut, harus diadakan pemungutan suara secara tertulis dan harus dihadiri oleh seluruh anggota yayasan.
Menyusun laporan akhir yayasan. Setelah rapat anggota yayasan, yayasan harus menyusun laporan akhir yayasan yang berisi informasi tentang kegiatan yayasan, laporan keuangan terakhir, dan rencana distribusi aset yayasan setelah dibubarkan.
Menyerahkan laporan akhir yayasan kepada pemerintah. Setelah laporan akhir yayasan disusun, yayasan harus menyerahkannya kepada pemerintah melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kanwil Kemenkumham).
Menerima persetujuan pembubaran yayasan. Setelah laporan akhir yayasan diterima oleh pemerintah, yayasan harus menunggu persetujuan pembubaran yayasan dari pemerintah. Jika persetujuan diberikan, yayasan dapat melakukan tahap-tahap selanjutnya dalam proses pembubaran.
Menyelesaikan kewajiban-kewajiban yayasan. Sebelum yayasan dibubarkan, yayasan harus menyelesaikan semua kewajiban yang telah dibuat, seperti pembayaran
Demikianlah beberapa hal yang harus ada dalam Anggaran Dasar yayasan. Semua hal tersebut penting untuk menjamin bahwa yayasan tersebut dikelola dengan baik sesuai dengan tujuannya dan tidak melanggar hukum yang berlaku.
Bagaimana penjelasan kami tentang Mengenal Anggaran Dasar Yayasan? Semoga artikel diatas menambah wawasan anda dan membantu anda mencari informasi yang dibutuhkan.
FAQs
( Frequently Asked Questions – Pertanyaan Yang Sering Diajukan )
Litologi Solution adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendirian legalitas, pengurusan izin usaha, dan perubahan data usaha maupun perorangan. Kami menyediakan layanan seperti pendirian PT, CV, yayasan, virtual office, dan konsultasi pajak.
Litologi Solution menyediakan berbagai layanan, termasuk:
- Pendirian PT, CV, yayasan, firma, UD, dan perkumpulan.
- Pengurusan izin usaha seperti SIUP, NIP, NPWP, dan SKT.
- Perubahan data usaha, termasuk nama badan usaha, alamat, maksud dan tujuan usaha, komisaris dan direksi, serta modal dasar.
- Layanan virtual office.
- Konsultasi dan pelaporan pajak.
Proses pendirian perusahaan di Litologi Solution hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Kami bekerja sama dengan notaris tepercaya untuk memastikan proses cepat dan efisien.
Tidak perlu. Kami yang akan menyesuaikan jadwal Anda untuk proses tanda tangan, sehingga Anda bisa lebih santai.
Ya, Litologi Solution melayani seluruh provinsi di Indonesia. Kami memiliki jangkauan pelayanan yang luas sehingga Anda bisa dengan mudah menghubungi kami di mana pun Anda berada.
Biaya jasa yang kami tawarkan disesuaikan dengan kebutuhan izin yang akan diproses. Kami berkomitmen untuk memberikan harga yang terjangkau dan kompetitif.
Anda tidak perlu khawatir. Kami memberikan revisi tanpa batas untuk draft dokumen pendirian Anda hingga Anda merasa puas.
Pelayanan menjadi kunci utama kami. Kami memiliki sikap "fast response" dan selalu siap membantu Anda karena Anda adalah prioritas bagi kami.
Ya, kami menyediakan layanan konsultasi pajak, termasuk pelaporan SPT bulanan dan tahunan serta konsultasi untuk membuat pajak lebih hemat dan legal.
Anda bisa menghubungi kami melalui website, email, atau nomor telepon yang tersedia di halaman kontak kami. Kami juga menyediakan layanan konsultasi gratis untuk membantu Anda memahami kebutuhan legalitas usaha Anda.
Links